Penyuluhan Pertanian Yopy

BAB I

PENYULUHAN PERTANIAN DI INDONESIA

1.1.            Sejarah Singkat

Awal tahun 1969 saat akan dimulainya pembangunan lima tahun (pelita) I mulailah disusun pola pengembangan pertanian yang dikenal dengan “Improvement and Strengthening of Agricultural Extension Activities”. (Memperbaiki dan Memperkuat Kegiatan Penyuluhan Pertanian). Pola itu membuat upaya memperbaiki kegiatan penyuluhan pertanian secara kualitatif dan upaya memperkuat kegiatan secara kuantitatif. Upaya kualitatif diantaranya diperluasnya program tidak hanya untuk petani, tetapi juga wanita tani dan pemuda tani; dikembangkan berbagai metode seperti demplot, denfarm, demarea, dan duminit, siaran pedesaan, bahan cetakan dan bahan audio visual; dan pelatihan pegawai. Upaya kuantitatif diantaranya direktrutnya pegawai baru, pengadaan peralatan kerja dan transport, penambahan dan perbaikan balai penyuluhan pertanian dan pembentukan balai informasi pertanian.

Selama Pelita I kelompok tani (dewasa, wanita dan pemuda) tumbuh berkembang dari, untuk dan oleh mereka. Dirintis pula metoda untuk menghidupkan swadaya seperti demostrasi Panca Usaha (demplot), domostrasi usaha tani (demfarm), siaran pedesaan berikut kelompok pendengarnya dan kursus tani. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mulai diperbaharui dan dirintis pula upaya penyusunan program penyuluhan pertanian ditingkat BPP. Korps penyuluhan pertanian generasi muda yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) mulai dirintis dalam program Bimas. Produksi padi terus meningkat dan keluarga tani mulai percaya kepada kemampuan dan swadaya diri sendiri seperti tercermin dari pelaksanaan Pekan Nasional Pertemuan Petani (Penas) yang pertama tanggal 18-25 September 1971 di Cihea, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan Seminar Nasional tanggal 26 April 1980 yang bertempat di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang – Jawa Tengah.

Selama Pelita II sampai dengan Pelita IV kelembagaan pendidikan, latihan dan penyuluhan pertanian terus diperbaiki mutunya dan diperbanyak jumlahnya dengan bantuan dana dari Bank Dunia. Contoh kelembagaan tersebut adalah Sekolah Pertanian Pembangunan (baik yang dikelola Departeman Pertanian maupun Pemerintah Daerah), Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP), Balai Informasi Pertanian (BIP), Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Balai benih, dan Balai Proteksi Tanaman. Pada akhir Pelita V melalui proyek Nasional Food Crop Extension Project (NFCEP) dan proyek Nasional Agricultural Extension Project (NAEP) dapat dibangun dan direhabilitasi lebih dari 1.300 BPP.

Pada tahun 1976 dirintis pula arah jenjang karir jabatan fungsional bagi penyuluhan pertanian. Setelah mengalami perjuangan yang panjang dan menyita hamper satu dasawarsa, akhirnya jabatan fungsional penyuluh pertanian dapat diakui oleh Pemerintah dengan dikelurkan Surat Keputusan Mentri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 73/Menpan/1985.

1.2.            Falsafah dan Pengertian Penyuluhan Pertanian

Falsafah berusaha untuk mengadakan penelitian mengenai hakekat dari segala sesuatu, termasuk hakekat manusia. Anak manusia dilahirkan dalam keadaan belum siap melaksanakan hidupnya. Karena belum siap ia harus mempersiapkan diri dan mendapatkan perlakuan khusus. Tidaklah mengherankan jika anak manusia memerlukan waktu yang jauh lebih lama, bila dibandingkan dengan hewan, untuk mempersiapkan hidupnya. Manusia mempunyai kesempatan jauh lebih lama dibandingkan dengan hewan untuk berlatih dan belajar melaksanakan kehidupan.

Manusia dilahirkan dalam keadaan belum dapat menolong dirinya sendiri. Oleh karena itu pada saat tersebut dan masih lama setelah itu dalam hidupnya, ia masih memerlukan bantuan. Bantuan tersebut harus datang dari pihak lain. Tanpa bantuan dari pihak lain, manusia tidak mungkin dapat melangsungkan hidupnya. Bantuan itu bukan hanya untuk kebutuhan fisik akan tetapi juga kebutuhan psikologis, sosial, dan normatif. Kebutuhan psikologis berupa rasa aman dan cinta kasih. Kebutuhan sosial antara lain berupa komunikasi dan interaksi antara sesame manusia. Sedangkan kebutuhan normative berupa hokum dan peraturan yang menjamin ketertiban dalam hidup masyarakat. Dari ketiga kebutuhan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri namun memerlukan bantuan orang lain.

Menurut Langevald, 1966, mengatakan bahwa fenomena perlu bantuan orang lain pada masa anak ini dampaknya sangast besar bagi perkembangan manusia. Selanjutnya ia berpendapat bahwa anak manusia dilahrkan dalam lingkungan manusiawi yang brcirikan tanggung jawab, penuh perasaan, komunikatif, dan sosial religius. Keadaan perlu bantuan bagi anak manusia itu tidak merupakan beban bagi orang tua, melainkan justru dirasakan sebagai suatu karunia. Kesediaan serta ketulusan orang tua untuk mendidik maupun merawat anak itu mempersiapkan dirinya menyongsong hari depannya.

Sedangkan menurut Nietzche, 1988, berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang belum selesai. Oleh karena itu manusia dalam hidupnya mengemban tugas untuk menyelesaikan diri, untuk meningkatkan diri. Untuk meningkatkan diri, maka manusia itu menurut pendapat Langevelt dapat diangap sebagai “animal educandum” yakni “hewan” yang perlu dididik agar dapat melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Rumusan ini mengandung pengertian bahwa manusia adalah “educable animal” atau “hewan yang dapt dididik”.

Bahwa manusia adalah manusia makhluk yang dapat dididik dapat dijelaskan dari sudut pandang empat prinsip dasar antropologis pendidikan, yaitu :

1.      Prinsip sosialitas dapat diartikan bahwa manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial. Dalam melangsungkan kehidupannya secara fundamental ia perlu bergaul dengan sesamanya. Dalam interaksi itu ia dapat memberi dan menerima pengaruh dari orang lain yang ikut terlibat di dalamnya.

2.      Prinsip individulitas menjelaskan bahwa setiap individu memiliki eksistensinya sendiri. Walaupun dalam kehidupan kesehariannya setiap individu selalu berinteraksi dengan individu lainnya dalam masyarakat, namun mereka masing-masing dapat memiliki ciri-ciri individual yang berbeda satu dengan lainnya.

3.      Prinsip identitas moral diartikan bhwa pada dasarnya semua manusia sama dalam hal kemampuan mengenal perbuatan yang baik atau yang buruk menurut nilai moral yang dianut ole masyarakatnya serta mampu pula menyelaraskan tingkah lakunya dengan tuntutan moral tersebut.

4.      Prinsip unisitas mengatakn bahwa setiap individu bersifat unik dan tiada satupun individu yang benar-benar identik dengan individu lainnya.

Keempat prinsip dasar antropologi pendidikan ini menjadi landasan yang kuat untuk membuktikan bahwa manusia adalah makluk hidup (prinsip sosialitas) antara orang dewasa dan anak-anak, agar yang terakhir ini kelak dapat menjalani kehidupannya secara mandiri dan penuh tanggung jawab.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian mengenai falsafah seperti tersebut diatas adalah bahwa manusia sebagai makluk hidup perlu dididik karena :

1.      Manusia dilahirkan bukan dalam keadaan dewasa. Mereka belum dapat bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas hidupnya.

2.      Kemampuan manusia untuk hidup sebagai makluk sosial yang secara mandiri dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas hidupnya, tidak diperoleh mereka melalui instink dan pertumbuhan serta perkembangan diri dalam. Oleh karena itu manusia perlu dididik.

3.      Agar manusia dapat hidup dalam kehidupan yang bermartabat selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, mereka tidak cukup hidup hanya dengan mengandalkan dorongan-dorongan nafsu dan instink belaka. Oleh karena itu pendidikan diperlukan guna “memanusiakan manusia”.

1.3.            ETIKA PENYULUHAN PERTANIAN

“jika orang yang tidak benar menggunakan sarana yang benar, maka sarana yang benar tersebut akan beralih kearah yang keliru”

                                                                                                    (pepatah yopy)

Citra ideal manusia dan masyarakat

Bagaimana kita membentuk citra ideal menganai manusia dan masyarakat? telah ditegaskan bagaimana agen penyuluhan yang berkeiginan membantu petani membentuk pendapat yang tepat dan mengambil keputusan yang rasional, dengan mengunakan hasil penelitian secara lebih optimal. Pada masa lalu, kita beranggapan bahwa penerapan ilmu pengetahuan otomatis akan memberikan peningkatan kehidupan. Kini asosiasinya antara pengetahuan dan perang penyebabkan sebagian orang meragukan pandangan tersebut. Bahkan ada yang percaya bahwa pemecahan masalah nonilmiah hamper selalu lebih baik.

Pandangan ekstrim ini tidak selalu benar, karena ilmu bpengetahuan terbukti lebih seringg memberbaiki masyarakat dari pada mewujudkan perubahan yang tidak di kehendaki walaupun dapat diterima bahwa yang disebut belakangan pun perna terjadi sebagai contoh, pengembangan insektisida dieldrin memberi agan penyuluhan sarana yang berharga untuk mengendalikan berbagai jenis hama tanaman dan lading. Sayangnya, pengembangan ini juga meninggalkan endapan residu yang berbahaya di dalam daging ternak yang akan dikonsumsi manusia.

Pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung dan dpendapatan per kapita yang semakin tinggi merupan tujuan dari banyak masyarakat industri salama bertahun-tahun. Semakin berkurangnya sumber daya alam, dan semakinbanyaknya masalah pencemaran dan gangguan lingkungan mendorong masyarakat untuk meninjau kembali tujuan mereka. Masyarakat keras berjuang untuk meningkatkan pendapatan anggotannya tetapi menunjukan sedikit keprihatian terhadap dampak lingkukan dari peningkatan produksi serta konsumsi.

Keputusan untuk mendorong atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat tergantung pada tolak kur kahidupan yang dinikmati oleh sebagian basar masyarakatnya. Yang hidup di nagara industri maju kemungkinan berbada jawabannya dengan mereka yang hidup di Negara berkembang. Beberapa orang dari Negara industri maju yang bekerja di Negara sedang berkembang menganggap bahwa perubahan yang terjadi di Negara asalnya juga dianggap perlu di Negara tempat mereka bekerja.

Namun demikian, pertanyaan berdasarkan mengenai perbaikan kesehatan dan pengharapan hidup lebih lama, berlainan jawabannya di lingkungan masyarakat yang berbeda-beda. Pendapat mengenai perubahan yang diinginkan sangat dipengaruhi oleh pendapat pribadi mengenai suatu masyarakat. Pandangan ini adalah hasil dari proses pengembangan budaya yang luas, di samping pengalaman pribadi.

Kebanyakan agen penyuluhan dari masyarakat industri mempunyai pendidikan formal lebih tinggi dari petaninya, dengan pengalaman yang luas pada kehidupan kota beserta nilai-nilainya. Dengan demikian tentu saja mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai masyarakatnya disbanding dengan petani. Perbedaan antara agen penyuluhan dan petani lebih menonjol lagi dalam situasi lintas budaya.

Adanya tekanan, produk samping dari perkembangan industri modern, ditambah dengan kesadaran bahwa Negara-negara kaya menjadi semakin kaya, sedangkan Negara-negara miskin tetap miskin, mendorong banyak orang untuk meninjau kembali norma dan tata nilai masyarakat. Hal demikian merupakan tugas yang paling penting bagi agen penyuluhan untuk mendorong petani mengangkat isu tersebut. Satu di antara tujuan agen penyuluhan dan latihan pengembangan adalah memberbesar otonomi pribadi dengan mengembangkan kebebasan individu untuk mengambil keputusan sendiri. Meningkatkan kebebasan berarti mempunyai tanggung jawab lebih besar terhadap konsekuensi suatu tindakan. Kebebasan bertingdak yang lebih besar juga dapat digunakan untuk membatasi kebebasan orang lain atau mengganggu kepentingan mereka.

Jika dibadingkan pandangan ideal tentang manusia dan masyarakat dengan norma dan tata nilai menyeluruh dari suatu masyarakat dan dengan norma dantata nilai pribadi dari penyuluh dan petani, terdapat perbedaan yang mencolok antara ketiganya. Perbedaan tersebut memungkinkan terjadinya benturan. Walaupun demikian, agen penyuluhan yang telah menjatuhkan pilihannya akan mampu menerima tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam tugasnya.

Mengubah struktur masyarakat

Dalam keadaan yang bagai mana danuntuk tujuan apa seorang agen penyuluhan boleh atau harus bekerja sama mengubah struktur msyarakat demi kepentingkan petani ? jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada apakah agen penyuluhan mengikuti strategi model konflik atau memberi saran kepada pengambil keputusan sosial. Keputusan demikian harus dibuat di proyek pengembangan desa yang melibatkan pemegang kekuasaan di desa, agen penyuluhan, dan perkumpulan petani miskin dan buruh tani.

Pandangan kita mengenai suatu masyarakat yang dipengeruhi oleh keyakinan kita akan adanya perselisihan atau kerukunan mengenai kepentingan antar kelompok di masyarakat tersebut. Pandangan ekstrim hanya sedikit pengaruhnya; yang banyak dijumpai adalah adanya perselisihan yang berdampingan dengan kerukunan kepentingan. Karena itu, penting melakukan analisis struktur masyarakat.

Agen penyuluhan tidak saja memikirkan perubahan tetapi juga cara memberikan bantuan pada masyarakat. Apakah agen penyuluhan harus turut dalam tindakan menekan politisi dan aparat pemerintah, walaupun tindakan tersebut melanggar hokum ? dapatkah penyuluh mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan batasan tanpa pengetahuan atasan tersebut ? perlukah di jawab pertanyaan-pertanyaan ini ?

1.4.            Pendekatan penyuluhan pertanian

George H. Axinn, (1988), mendefenisikan istilah pendekatan penyuluhan pertanian sabagai gaya kegiatan dari sistem penyuluhan pertanian. Pendekatan diibaratkan sebagai irama gendang yang menentukan semua kegiatan dari suatu sistem. Di Indonesia pengertian pendekatan tidak hanya merupakan suatu komponen dari sistem. Pendekatan merupakan doktrin dari sistem yang mengatur struktur, kepemimpinan, program, metoda dan teknik, sumberdaya, dan keterkaitan dengan instansi atau lembaga lainnya.

Selanjutnya Ia membedakan delapan jenis pendekatan penyuluhan pertanian, yakni :

1.      Pendekatan Penyuluhan Pertanian Umum

Pendekatan penyuluah pertanian umum paling banyak dianut di berbagai Negara, dan diselenggarakan oleh organisasi pemerintah yang menangani pertanian. Biasanya pemerintah pusat mempunyai departemen pertanian dengan berbagai devisi. Satu diantaranya adalah penyuluhan pertanian. Walaupun departemen pertanian menggunakan berbagai pendekatan, pendekatan yang paling menonjol selama 80 tahun terakhir adalah pendekatan penyuluhan pertanian umum.

2.      Pendekatan Komoditi

Pendekatan komoditi adalah meningkatnya produksi komoditi tertentu. Dibandingkan dengan maksud dari pendekatan lainnya, pendekatan ini tidak rumit dan lebih tegas. Perencanaan program dikendalikan oleh organisasi komoditi. Pelaksanaan program cenderung berupa perintah kepada petani oleh staf penyuluhan dari organisasi komoditi.

3.      Pendekatan Latihan dan Kunjungan

Pelaksanaan pendekatan ini pada dasarnya mengandalkan kepada kunjungan penyuluhan pertanian lapangan kepada kelompok tani atau kontak tani. Juga latihan setiap dua minggu sekali oleh penyuluh pertanian spesialis kepada penyuluh pertanian lapangan. Ciri lainnya dari pendekatan ini, karena hanya mengandalkan kepada sumber dana internasional, adalah meningkatnya jumlah petugas lapangan. Peningkatan petugas lapangan biasanya laki-laki dan berasal dari luar wilayah tempat mereka bekerja.

4.      Pendekatan Penyuluhan Pertanian Partisipatif

Pendekatan ini adalah bahwa masyarakat tani memiliki kebijasanaan cara-cara berusahataninya, tetapi tingkat produktifitas maupun kesejahteraannya dapat diperbaiki dengan mempelajari apa yang diketahui dari luar lingkungan. Diansumsikan adanya sistem pengetahuan pribumi/asli yang walaupun berbeda dengan sistem pengetahuan ilmiah, akan diperoleh banyak manfaat bila ada  interaksi diantara keduanya. Dikatakan juga bahwa penyuluhan pertanian yang efektif tidak dapat diraih tanpa partisipasi aktif dari para petani, maupun penelitian dan instansi yang terkait; dan bahwa terdapat efek penguatan dalam kelompok.

Maksud dari pendekatan ini adalah :

1.      Meningkatnya kesesuiaan pesan dengan kebutuhan petani

2.      Meningkatnya proses belajar keluarga tani melalui kegiatan kelompok

3.      Diupayakannya rekomendasi yang cocok dari peneliti dengan berpartisipasi petani dengan memberikan umpan balik kepada peneliti

4.      Disesuikannya imput, kredit dan pemasaran sesuai kebutuhan petani

5.      Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyuluhan pertanian.

5.      Pendekatan Proyek

Pendekatan ini adalah pembangunan akan berhasil baik bila dilancarkan bantuan besar-besaran dari luar. Asumsi lainya adalah dampak kegiatan, yang dilaksanakan dalam keadaan buatan, akan berlanjut manakala bantuan dari luar terhenti.

Dalam proyek tertentu, maksud dari pendekatan ini untuk mendemostrasikan apa yang dapat dikerjakan dalam waktu tertentu di wilayah tertentu. Maksud lainnya menguji-cobakan berbagai macam metoda penyuluhan pertanian, sehingga diketahui metoda mana yang paling baik. Maksud ketiga adalah memasukan kemampuan penyuluhan pertanian dalam proyek pembangunan masyarakat desa atau pembangunan pertanian.

Penyusunan program biasanya dikendalikan oleh fihak luar desa, pemerintah pusat, instansi donor atau kombinasinya. Pelaksanaan proyek biasanya dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Proyek. Keberhasilan diukur oleh adanya perubahan di lokasi proyek. Bila masyarakat pedesaan di lokasi proyek mengalami perubahan sesuai anjuran proyek disebut berhasil.

6.      Pendekatan Usaha Tani Terpadu

Pendekatan ini adalah tidak tersedianya teknologi yang sesuai dengan kebutuhan petani, khususnya petani kecil, dan harus dikembangkan di lokasi tertentu. Maksudnya adalah agar penyuluah pertanian (kemudian para petani) mendapat hasil penelitiaan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat setempat.

Penyusunan program menyita banyak waktu karena diterapkannya pendekatan menyeluruh seperti tanaman, ternak dan masyarakat setempat. Dengan demikian pengendalian programa dilakukan bersama oleh petani dan wanita tani setempat, penyuluh pertanian dan peneliti pertanian. Pelaksanaan programa biasanya mengunakan pendekatan sistem yang juga melibatkan peneliti dari berbagai disiplin ilmu.

7.      Pendekatan Pembiayaan Bersama

Asumsi yang dianut adalah bahwa program pendidikan non formal akan meraih tujuan apabila mereka yang menerima manfaat ikut menanggung pembiayaaan. Diasumsikan pola programa yang disusun akan disesuaikan dengan keadaan local, dan penyuluhan pertanian akan melayani para petani dengan sungguh-sungguh.

Maksud dari pendekatan ini adalah membantu petani mempelajari apa yang diperluakan untuk meningkatkan produktivitas usahataninya dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Maksud lainnya adalah untuk menjamin kelangsungan pembiayaan penyuluhan pertanian, baik tingkat pusat maupun tingkat lokal.

8.      Pendekatan Kelembagaan Pendidikan

Asumsi yang dianut adalah bahwa kelembagaan pendidikan memiliki pengetahuan teknis yang relavan dan berguna bagi masyarakat tani. Asumsi lainnya adalah bahwa staf pengajar memerlukan interaksi dengan para petani agar staf pengajar menjadi guru pertanian yang baik. Maksudnya ada dua, yaitu 1) membantu masyarakat tani memanfaatkan hasil penelitian pertanian, 2) membantu staf pengajar dan para mahasiswa mempelajari praktek nyata usahatani dilokasi tertentu.

1.5.            Peranan pertanian dalam pembangunan

Berbagai pakar memberikan pengertian tenteng pembangunan. Todora, 1978, menyatakan bahwa pembangunan merupakan proses multi dimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap dan lembaga-lembaga nasional, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan ekonomi dan memberantas ketakutan absolute. Nilai-nilai hakiki manusia harus ditegakkan, yaitu kebutuhan hidup mencukupi kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan dan perlindungan. Harga diri manusia harus ditegakkan, nilai-nilai manusia harus dihormati. Pembangunan harus mengandung kebebasan yaitu tidak ada ketergantungan, bebas dari kebodohan, bebas memiliki dan bebas dari ketakutan.

Misra, 1981, mengemukakan bahwa konsep pembangunan merupakan suatu kegiatan usaha manusia yang terdiri dari berbagai macam disiplin fenomena sejalan dengan ideologinya sendiri selama aspek budaya yang dapat dilihat dalam pelaksanaan. Dengan demikian budaya yang lebih tinggi. Pembangunan itu merupakan suatu proses, dan proses itu akan mencapai nilai-nilai yang tertuju pada masyarakat seluruhnya.

Banoewidjojo, 1978, mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan dari keadaan lama menjadi keadaan baru yang leih baik, bersifat kontinyu. Dari perubahan itu akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani meupun masyarakat pada umumnya. Memberbaiki yang sudah ada menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Pembangunan mencakup proses perubahan fisik, sosial dan ekonomi dan proses pembangunan itu sendiri, tidak statis tetapi dinamis dan menghendaki tata nilai yang berasal dari masyarkat sendiri. Sedangkan menurut Soedjatmoko, 1972, dan Tjokroamidjojo, 1980, menjelaskan, proses pembangunan merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses kegiatan diberbagai sektor produksi dan jasa dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terdiri dari fauna, flora, pertambangan serta manusia, yang terurai dalam bidang-bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan galian untuk keperluan hidup manusia. Aktivitas pembangunan terjalin dalam satu sistem organisasi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Adapun tujuan pembangunan itu sendiri adalah untuk mencapai kesejahteraan di bidang ekonomi masyarakat.

Sedangkan pembangunan pertanian merupakan proses dinamis untuk meningkatkan sektor pertanian dalam menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat (pasar), dengan menggerakan segenap daya mampu manusia, modal, organisasi, teknologi dan pengetahuan untuk memanfaatkan dan sekaligus melestarikan sumberdaya alam guna menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup petani dan Bangsa (masyarakat nasional). Dengan perkataan lain pembangunan pertanian adalah usaha untuk mentranformasikan pertanian tradisional menjadi maju, yang produktivitas terus menerus meningkat.

Adapun tugas pokok pembangunan pertanian menurut Mosher,1990, adalah :

1.      Mencari cara berusahatani yang dapat digunakan secara efektif oleh petani biasa;

2.      Mencari keguanan yang lebih produktif dari usahatani yang produktivitas sedang sejalan dengan cara-cara praktis untuk meningkatkan kesuburan tanah;

3.      Menciptakan sumberdaya berupa pendidikan, sarana usahatani, kredit dan pasar yang menjadi kemudahan bagi petani yang inggi meningkatkan produktivitasnya.

1.6.            Penyuluhan pertanian dalam konteks pemberdayaan

Penyuluhan pertanian adalah suatu sistem pendidikan di luar sekolah untuk keluarga-keluarga tani di pedesaan, dimana meraka belajar untuk menjadi mau, tahu, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya secara baik, meguntungkan dan memuaskan. Jadi penyuluahan pertanian itu adalah suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan dan sarananya disesuaikan pada keadaan, kebutuhan dan kepentingkan, baik dari sasaran, waktu maupun tempat. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan pertanian biasa disebut pendidikan nonformal.

Selanjutnya penyuluahn itu sering disebut suatu bentuk pendidikan pembangunan karena sifatnya yang selektif, dalam arti memilih bahan dan metoda pendidikannya yang langsung dan segera menunjang pelaksanaan pembangunan yang dikehendaki.

Untuk kelangsungan hidup dan juga untuk peningkatan tarafnya setiap masyarakat harus berusaha mengadakan perobahan kebudayaan. Kemusnahan dan kemunduran taraf hidup dapat terjadi karena : bencana alam, kemorosotan moral manusia, kemunduran sumber-sumber daya, penyakit menular, peningkatan jumlah penuduk yang tidak terkendalikan dan lain-lain.

Perobahan kebudayaan itu disebabkan antara lain oleh penemuan-penemuan baru. Dari dalam maupun dari luar masyarakat itu sendiri, dan penyebarannya secara cepat maupun lambat-laun keseluruh pelosok dan lapisan masyarakt. Penemuan-penemuan baru itu adalah kombinasi-kombinasi baru dari unsur-unsur yang sudah diketahui lebih dahulu, baik kebudayaan materiil maupun dari yang sprituil.

1.7.            Lingkup penyuluhan pertanian

a.      Penyuluhan pertanian sebagai kegiatan agribisnis

Memenuhi kebutuhan pengan merupakan tugas yang terus-menerus dihadapi oleh suatu nengara dan penduduknya. Apabila kebutuhan pangan tersebut terpenuhi, maka baru dapat dihasilkan kehidupan. Dengan demikian kegiatan pertanian yang efisien memainkan peranan yang penting. Dalam hal ini efisiensi berarti mengombinasikan sebaik mungkin pengunaan tanah, tenaga, modal dan kemampuan manajerial untuk menghasilkan produk yang dapat dipasarkan dengan sumberdaya yang paling sedikit.

Tugas tersebut menjadi rumit karena berlangsung perubahan dalam teknologi produksi, pengelolaan dan distribusi. Kebiasaan dan pola makan penduduk juga berubah dan mempengaruhi kegiatan pertanian. Industri bersaing dalam menyediakan tenaga maupun pasar. Perkotaan berebut tanah.

Dewasa ini dituntut pula upaya peningkatan efisiensi dalam sistem pemasaran pertanian. Penyuluh pertanian harus mempersiapkan  diri dengan program-program pembelajaran mengenai pemasaran, distribusi dan pengunaan produk pertanian. Adapun tujuan dari program ini adalah : mengurangi biaya pemasaran produksi pertanian, memperluas pemasaran produksi pertanian, dan  membantu masyarakat memahami sistem pemasaran.

Agribisnis adalah seluruh kegiatan yang menyangkut aspek penyediaan input produksi, pemasaran, pengelolaan dan pendistribusian sampai pada konsumen akhir dari produk-produk pertanian.

Menurut Mustajab, 1999, dalam konsep pembangunan ekonomi, agribisnis meliputi empat sub-sektor. Yang pertama adalah sub-sektor agribisnis hulu (up stream agribusiness) yaitu kegiatan industri dan perdagangan yang menghasilkan sarana produksi pertanian primer seperti bibit, pupuk, pestisida dan alat-alat pertanian. Yang kedua adalah sub-sektor usahatani (on-farm agribusiness) yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi pertanian primer untuk menghasilkan komoditas pertanian primer. Yang ketiga adalah sub-sektor agribisnis hilir (down stream agribusiness), yakni kegiatan ekonomi mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan beserta perdagangan dan distribusinya. Yang keempat adalah sub-sektor jasa penunjang kegiatan pertanian (agro supporting institutions), yakni kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribusiness seperti perbankan, penelitian dan pengembangan, tranportasi, penyuluh pertanian dan sebagainya.

Sistem agribisnis merupakan kegiatan yang kompleks yang mulai dari perdagangan dan penyaluran sarana produksi sampai produk-produk yang dihasilkan oleh suatu usahatani  atau agribisnis yang paling berkaitan satu sama lain. Dalam agribisnis terdapat sub-sistem yang terdiri dari: sub sistem pengadaan dan penyuluhan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumberdaya pertanian; sub-sistem pertanian atau usahatani; sub-sistem pangolahan hasil pertanian; dan sub-sistem pemasaran hasil-hasil pertanian.

Sistem agribisnis yang efektif  harus didukung oleh sistem pertanian yang modern. Menurut Moster, 1971, beberapa faktor essensial untuk menunjukan pertanian modern adalah : pasar untuk hasil usahatani, teknologi yang selalu berubah, tersedianya sarana produksi secara lokal, perangsang produksi bagi petani, dan fasilitas pengangkutan. Di samping lima faktor essensial seperti dikemukakan di atas terdapat beberapa faktor pelancar (accelerator) pembangunan pertanian untuk mempercepat menuju pertanian modern. Beberapa faktor pelancar tersebut adalah : kredit produksi, memperbaiki mutu lahan usahatani, perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian, dan penyediaan fasilitas penyuluhan pertanian. Beberapa ciri-ciri pertanian modern menurut Mosher, 1971, adalah : teknologi dan efesiensi usahatani selalu meningkat, macam produksi usahatani selalu berubah menyesuaikan dengan permintaan pasar dan biaya produksi, dan kualitas tanah dan tenaga kerja usahatani selalu mengalami peningkatan.

Untuk mencapai pertanian modern dengan ciri-ciri telah disebutkan dimuka, selain diperlukan lembaga-lembaga pendukung yang tidak kalah pentingnya diperlukan petani berciri modern sehingga dapat dengan cepat mengadopsi teknologi baru dan gagasan baru dibidang pertanian. Menurut Inkeles, 1983, beberapa ciri manusia modern antara lain :

                  Keterbukaan dan kesiapan terhadap pengalaman baru dan pembaharu;

                  Kepercayaan akan kemampuan manusia untuk menguasai dan mengatur lingkungannya;

                  Kecendrungan untuk merancanakan dan tepat waktu;

                  Orientasi kemasa depan;

                  Optimis;

                  Berani mengambil resiko dalam mengejar kemajuan;

                  Percaya tanpa prasangka buruk kepada orang lain.

Agar petani dapat mempunyai atau mendekati sifat-sifat modern seperti kemukakan diatas maka diperlukan berbagai usaha-usaha antara lain melalui kegiatan pendidikan baik formal maupun nonformal (penyuluhan pertanian). Kerana tingkatan pendidikan formal yang dicapai petani Indonesia relativ rendah, maka usaha harus lebih banyak ditekankan pada kegiatan penyuluhan pertanian.

b.      Penyuluhan pertanian sebagai kegiatan keluarga tani

Bagi kebanyakan orang, kebutuhan selalu melebihi apa yang dapat diraihnya. Ini memaksa orang untuk membuat berbagai keputusan mengenai sumberdaya apa yang harus diraihnya dan bagaimana mengunakannya. Ini memerlukan kemampuan manajerial yang didefenisikan sebagai kemampuan membuat keputusan untuk meraih tujuan seefisien mungkin.

Keluarga tani selalu menghadapi perubahan dalam produksi dalam berbagai barang dan jasa yang ada, dan dalam perubahan pekerjaan dan kependudukan. Keluarga tani terlibat langsung dalam keadaan yang selalu berubah ini. Keadaan ini mempengaruhi usahanya, kehidupannya dan jenis pekerjaannya yang terbuka baginya.

Manakala perubahan terjadi dengan cepat dan kesempatan mengambil pilihan banyak, maka manajeman mamainkan peranan yang lebih besar. Keadaan ini memerlukan perhatian penyuluhan pertanian disemua tingkatan. Pengambilan keputusan yang bijaksana adalah ketrampilan yang dapat dipelajari. Ketrampilan ini dapat digunakan oleh anggota keluarga tani, kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun koperasi tani. Ketrampilan ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga tani.

Tuntutan akan program kesejahteraan keluargapun perlu mendapat perhatian. Contohnya adalah ekonomi keluarga, menajeman rumah tangga, makanan dan gizi, pakaian, perumahan, kesehatan dan keselamatan, dan upaya peningkatan pendapatan keluarga tani. Penyuluhan pertanian perlu juga memberbaiki dan memperkuat program pengembangan pemuda tani. Disamping program magang juga diupayakan agar kontak tani menjadi lebih peka terhadap masalah yang dihadapi pemuda tani dan berupaya mencari pemecahannya.

c.       Penyuluhan pertanian sebagai bagian dari pembangunan masyarakat

Pembangunan masyarakat dalam masyarakat demokratis bukan hanya berkaitan rencana dan statistic, target dan anggaran, teknologi dan metoda, perlengkapan dan staf pofesional, atau instansi dan organisasi untuk mengelolah kesemuannya. Tetapi berkaitan dengan pengunaan efektif dari hal-hal tersebut sebagai cara pendidikan untuk mengubah pekiran dan tindakan orang sehingga mereka “membantu mereka sendiri” meraih perbaikan ekonomi dan sosial. Dengan demikian prosesnya adalah bekerja sama dengan orang, bukan untuk mereka; membantu orang menjadi mandiri, bukan tergantung pada orang lain; menjadikan orang pemain utama dalam drama, bukan pembantu atau penonton; dengan singkat, membantu orang lewat pendidikan agar mendapatkan pengetahuan yang berguna bagi mereka. Proses ini adalah intisari dari pendidikan penyuluhan pertanian.

Masyarakat apat diperbaiki dan sumberdayanya dikembangkan. Ini adalah bukti keberhasilan program pembanguanan masyarakat di berbagai Negara seperti Korea Selatan, India, Indonesia, dan merupakan keyakinan untuk waktu yang akan datang. Masyarakat pedesaan yang kecil saling memiliki kesatuan geografis yang kuat, dan setiap penduduk mengahadi masalah dan perhatian yang bersamaan. Pusat perkotan yang besar menyediakan tatacara agar keluarga yang berbeda perhatian dapat hidup dan bekerjasama. Kelompok untuk mengembangan sumberdaya mereka dengan baik.

Penyuluh pertanian akan berhadapan dengan tiga jenis sumberdaya :

v   Alam                              : tanah, air, iklim, mineral, dll;

v   Manusia                          : masyarakat dengan sikapnya, ketrampilannya dan            

  bakatnya;

v   Kelembagaan                 : sekolah, tempat beribadah, pasar, instansi     

  pemerintah dan organisasi masyarakat   lainnya  

  yang memenuhi kepentingan  masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, penyuluh pertanian akan melayani beragam masyarakat dengan beragam proyek. Tetapi tujuan dasarnya akan selalu sama, yaitu mengembangkan massyarakat sendiri, membantu mereka menggali potensinya berupa pengetahuan, ketrampian, sikap dan harapan.

Pembangunan masyarakat (desa) di Indonesia dapat disamakan dengan pengertian istilah “Community Development”, dengan pertimbangan kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris, yang mayoritas penduduknya bertempat tinggal di desa, sepertinya juga masyarakat di Asia pada umumnya. Pembangunan masyarakat dapat dilaksanakan melalui proses pendidikan. Selanjutnya pembangunan masyarakat mempunyai tujuan antara lain:

                  Meningkatnya standar kehidupan masyarakat;

                  Berkembangnya kesejahteraan serta solidaritas masyarakat ;

                  Terjalinnya kerja sama dan gotong royong kea rah tercapainya masyarakat pedesaan yang dapat berdiri sendiri;

                  Terciptanya kestabilan sosial ekonomi dan politik karena berkurangnya kemalaratan, kebodohan dan kejahatan;

                  Terjadinya perubahan organisasi sosial dengan segala seginya sehingga dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peertanian.

Tujuan pembangunan masyarakat tersebut selaras dengan tujuan penyuluhan pertanian, yaitu : membantu petani kearah tercapainya tingkat kehidupan yang lebih baik; menimbulkan dan memelihara semangat petani agar selalu memperbaiki usahataninya; membantu para petani agar mereka mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.

d.      Penyuluhan pertanian sebagai upaya berkelanjutan

Kekayaan suatu bagsa tergantung dari sumberdaya alam yang etrsedia, sumberdaya manisia dan efisiensi manusia yang melestarikan dan mengunakan sumberdaya alamnya untuk kepentingan bersama. Sikap pemerintah terhadap sumbberdaya alam merupakanfaktor penting. Sumberdaya alam tidak dapat dianggap sebagai urusan pribadi. Apa yang diperbuat seseorang mempangaruhi kehidupan tetangganya dan kehidupan genarasi yang akan datang.

Memelihara dan mengembangkan sumberdaya alam merupakan syarat pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Terdapat lima aspek yang saling mempengaruhi pembangunan pertanian yang berkelanjutan, yaitu :

Ø    Proses usahatani yang berkelanjutan;

Ø    Proses belajar praktek usahatani tersebut;

Ø    Kegiatan fasilitas proses belajar tersebut;

Ø    Kelembagaan yang mendukung kegiatan fasilitas meliputi pasar, ilmu pengetahuan, penyuluhan pertanian, jaringan inovasi, dll;

Ø    Kerangka kebijaksanaan yang menunjang berupa peraturan, subsidi, dll.

Kelima aspek tersebut membentuk kesatuan yang saling berkaitan dan selaras. Praktek usahatani yang berkelanjutan memerlukan adanya proses belajar, yang selanjutnya memerlukan kegiatan fasilitas, dukungna kelembagaan dan kerangka kebijaksanaan yang menunjang.

Pembangunan pertanian yang berkepanjangan dapat dipandang sebagi sistem yang kompleks, tidak saja karena kompleksnya interaksi antara tanah, tanaman, ternak dan praktek usahatani, tetapi juga interaksi antara pengetahuan manusia dan proses belajar, kelembagaan dan kebijaksanaan. Pembagunan pertanian yang berkelanjutan tidak hanya berupa sistem “keras” yang terdiri dari komponen dan proses biofisik yang dapat dirancang berupa model dalam computer. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan juga merupakan sistem “lunak”, yang pada intinya melibatkan “factor manusia” yang tidak dapat dirancang berupa model dalam computer, tetapi sesuai dengan sifatnya harus dikembangkan melalui musyawarah. Pandangan seperti ini memberikan implikasi diantaranya sebagai berikut :

Ø    Perubahan menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan tidak hanya memerlukan hasil penelitian tetapi juga proses belajar bersama dan perubahan sosial;

Ø    Perubahan menuju usahatani yang berkelanjutan tidak hanya merupakan hasil rekayasa teknis, tetapi juga hasil kesepakatan mengenai kerangka berpikir, kelembagaan dan kebijaksanaan;

Ø    Pembangunan pertanian yang berkelanjutan tidak dapat diharapkan dari sekedar upaya memperkenalkan berbagai metoda dan teknologi kepada para individu petani. Yang diperlukan adalah perubahan menyeluruh dari sistem “lunak” berupa “pertanian tradisional” menuju sistem lunak berupa pembangunan pertanian yang berkelanjutan;

Ø    Perubahan tersebut merupakan manajemen perubahan yang tidak sekedar berupa scenario hasil simulasi computer, tetapi lebih lanjut lagi memrlukan interaksi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders), pandangannya dan kesepakatannya.

Defenisi sistempertanian berkelanjutan juga dikemukakan oleh TAC (Techinical Advisory Committee, 1980) mempunyai tujuan yang lebih luas, sebagai berikut : sistem pertanian yang berkelanjutan adalah sistem pengelolaan pertanian yang pada jangka panjang dapat  bebrsaing, produktif, menguntungkan secara ekonomis, mengonservasi sumberdaya  alam, melindunggi lingkungan dan meningkatkan kesehatanmayarakat, kualitas pangan serta keselamatan manusia.

Dari pengertian-pengertian tersebut terdapat dua hal yang perlu menapat perhatian dalam mencerminkan sistem pertanian berkelanjjutan. Hal yang pertama, produktivitas lahan harus dapat ditingkatkan melalui program intensifikasi yang melestarikan sumberdaya alam. Hal yang kedua, sistem pertanian berkelanjutan tidak berarti sama dengan sistem pertanian input rendah, meskipun pertanian input tinggi, apalagi yang berasal dari bahan-bahan kimia telah terbukti merusak lahan. Input tingi tetap dipertahankan, namun berasal dari bahan-bahan organic dan biologis.

e.       Penyuluhan pertanian sebagai upaya pengembangan SDM

Upaya pegembangan sumberdaya manusia (SDM) meliputi empat aspek. Yang pertama adalah aspek kuantitatif atau jumlah yang dibutuhkan menurut jenjang pendidikan/latihan dan bidang keahlian. Yang kedua adalah aspek pemanfaat personalia, atau factor-faktor yang mempengaruhi penggunaan personalia secara efektif dan kemampuan personalia untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Ang ketiga adalah aspek kualitatif atau materi pendidikan/latihan dan kemampuan orang untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang kempat adalah penggabungan semua aspek tersebut menjadi strategi pengembangan SDM yang sesuai dengan kebijaksanaan pembagunan pertanian dalam jangka waktu tertentu.

Kualitas SDM yang diperlukan oleh atau mengacu kepada maksud dan tujuan yang direncanakan, hasil yang ingin di raih, dan oleh sifat serta jenis kegiatan. Kualitas SDM yang diinginkan dikembangkan oleh bermacam kelembagaan dengan sistem pendidikan/latihannya. Kualitas SDM yang nyata serta efektif akan terbentuk serta lebih berkembang karena pengalaman dalam lingkungan kerja, suasana serta iklim kegiatan.

Aspek pemanfaatan SDM dengan demikian dapat dilakukan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

                  Memperjelas, empertajam program, rencana kerja sehingga dimengerti dan dihayati;

                  Memperbaiki metoda pengajaran dan/atau menyesuaikan kurikulum pendidikan/latihan sehingga lebih cocok;

                  Memperbaiki peraturan atau pengolahan kegiatan dan/atau memperbaiki tingkat kesejahteraan personalia sehingga menimbulkan kegairaan kerja.

Dan stregi pengembangan SDM yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian adalah adanya kebebasan petani menentukan sendiri apa yang hendak diusahakan dibidang pertanian arti luas sebagai sumber nafka, mata pencahariaan. Artinya bagaiman penyuluhan pertanian menghadapi, menangani atau mengembangkan petani yang subjek, bukan petani yang objek. Bagaimana seharusnya sikap penuluh pertanian yang cocok dengan sikap itu ? jawaban yang singkat adalah bahwa petani adalah mitra kerja, mitra dalam pembangunan pertanian. Metodenya adalah pendidikan orang dewasa melalui pendekatan pertisipasif.

Dalam menjalankan usahataninya, petani memegang dua peranan. Petani adalah jurutani (cultivator) dan sekaligus pengelola (manajer).

Peranan jurutani adalah memelahara tanaman dan hewan guna mendapatkan hasilnya yang bbermanfaat. Dalam pertumbuhan tanaman, ini mencakup penyiapan persamaian, penyebaran benih, penyiangan, pengeturan kelembaban tanah serta pengendalian hama terpadu. Dalam pertumbuhan hewan, ini mencakup mengatur pembiakakn ternak, mengembalanya dan memberikan makan, melindunggi dari serangan berbagai pennnyakit dan bila perlu menyediakan kandangnya.

Apabila ketrampilan bertani dan beternak sebagai jurutani pada umumnya adalah ketrampilan tangan, otot dan mata, maka ketrampilan sebagai manajer mencakup kegiatan otak yang didorong oleh kemauan. Yang tercakup didalamnya terutama adalah pengambilan keputusan attau penetapan pilihan dari alternative yang ada.

Keputusan yang diambil oleh petani sebagai manajer antara lain menentukan pilihan dari berbagai tanaman yang dapat ditanam pada sebidang tanah, menentukan jenis ternak yang sebaikn nya dipelihara dan menentukan pembagian waktu kerja diantara berbagai tugas yang berbeda, teristimewa pada waktu berbagai pekerjaan dilakukan pada saat yang berasamaan. Sejalan dengan majunya pertanian, petani harus lebih banyak lagi mengembangkan keahliannya dalam berjual-beli. Ia herus menentukan apakah harus membeli sarrrana produksi pertanian. Ia harus menentukan apakah perlu menambah tenaga kerja untuk pekerjaan dilapangan. Ia harus menentukan berapa banyak hasiltanaman untuk dikonsumsi di rumah dan berapa banyak yang dijual.

BAB II

ORGANISASI DAN MANAJEMEN PENYULUHAN PERTANIAN

2.1. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

            Dalam pengertian sehari-hari, kelembagaan, dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, kelembagaan sering diartikan sebatas entitas (kelompok. organisasi) yaitu himpun-an individu yang sepakat untuk menetapkan dan mencapai tujuan bersama. Tetapi dalam arti luas, kelembagaan mencakup: nilai-nilai, aturan, budaya, dll.  Karena itu, kelembagaan penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai entitas (kelompok, organisasi) yang terpanggil dan atau berkewajiban melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.

Berbicara tentang pentingnya kelembagaan penyuluhan pertanian, dalam Bab-9 telah dikemukakan bahwa sejak masa penjajahan, kegiatan penyuluhan selalu diawali dengan penetapan kelembagaan penyuluhan. 

Tentang hal ini, sejarah mencatat bahwa kegiatan penyuluhan pertanian yang pertama kali dilaksanakan pada awal abad ke 20, diorganisir oleh perguruan tinggi dan instansi pemerintah.

Di Indonesia, sejak jaman penjajahan hingga sampai dengan dasawarsa 1980-an, kelembagaan penyuluhan pertanian hanya dilakukan oleh instansi pemerintah. Tetapi seiring dengan kebijakan pembangunan pertanian yang semakin memberikan peluang bagi swasta dan LSM, sehingga peran pemerintah nampak semakin berkurang, meskipun dalam praktek masih didominasi oleh institusi pemerintah.  Terkait dengan hal ini, UU No. 16 Tahun 2006 Tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menetapkan beragam kelemba-gaan penyuluhan yang terdiri dari:

(1)   Kelembagaan Pemerintah, dalam bentuk kelembagaan penyu-luhan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, Keca-matan, dan Desa/kelurahan

(2)   Kelembagaan Petani, berupa kelompok-tani, gabungan kelom-pok-tani, dan koperasi

(3)   Kelembagaan Swasta, termasuk kelembagaan yang dikembang-kan oleh LSM

1.      Pada Masa Penjajahan Belanda

Kelembagaan penyuluhan pertanian yang pertama-tama dikembang-kan oleh pemerintahan Hindia Belanda adalah Departemen Pertanian (Department van Landbouw), yang didirikan pada tahun 1905. sedang pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat Pangreh Praja (PP).

Pada tahun 1910 dibentuk Dinas Penyuluhan Pertanian (Landbouw Voorlichting Dienst), tetapi baru benar-benar berperan sebagai lembaga penyuluhan pertanian yang mandiri, sejak diubah menjadi Dinas Pertanian Propinsi terlepas dari PP pada tahun 1918,

2.      Pada Masa Penjajahan Jepang

Selama masa penjajahan Jepang, diangkat para Mantri Pertanian Kecamatan (Son Sidoing), tetapi kegiatannya lebih banyak berrtujuan untuk melakukan pemaksaan-pemaksaan kepada rakyat untuk mengusahakan bahan pangan dan produk-produk strategis yang lain untuk kepentingan angkatan perangnya.

3.      Pada Masa Kemerdekaan

a)         Meskipun pada awal kemerdekaan telah dicanangkan Plan Kasimo (Rencana Produksi 3 tahun, 1948-1950), tetapi  tidak dapat terlaksana karena terjadinya revolusi fisik.

b)         Pada pelaksanaan RKI (Rencana Kese-jahteraan Istimewa) ke  I (1950-1955) dan ke II (1955-1960), pelaksanaan penyuluhan pertanian dilakukan melalui P Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) pada tahun 1950) di setiap Kecamatan.

c)         Pada pelaksanaan Gerakan Swa-sembada Beras (SSB pelaksanaan penyuluhan dipimpin oleh Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) sejak di tingkat pusat sampai ke tingkat Desa. 

d)         Memasuki tahun 1967, sejalan dengan pelaksanaan program BIMAS-SSBM (Bimbingan Masal Swa Sembada Bahan Makanan), kegiatan penyuluhan pertanian yang menjadi tugas pokok Departemen/Dinas Pertanian Rakyat, dikoordinasikan (di tingkat nasional) oleh Badan Pengendali Bimas yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 95 Tahuhn 1969, di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Badan Pembina Bimas yang diketuai oleh Gubernur dengan Ketua Pembina Harian dijabat oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.  Di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Bimas yang diketuai oleh Bupati dengan Kepala Dinas  Pertanian sebagai Ketua Pelaksana Harian.  Sedang di tingkat Kecamatan, kegiatan penyuluhan pertanian dikordinasikan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan yang diketuai oleh Camat, dan Pemimpin Pertanian Kecamatan atau Mantri Tani menjabat sebagai Ketua Harian.

e)         Pada tahun 1974, terjadi perubahan struktur organisasi Depar-temen Pertanian, yaitu dibentuknya Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian (BPLPP) berdasarkan Keppres No. 44 Tahun 1974.  Tetapi penyelenggaraan penyuluhan tetap berada di Badan Pengendali/Pembina/Pelaksana BIMAS.

f)           Pada tahun 1976, Departemen Pertanian melaksanakan Proyek Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan (National Food Crops Extension Project/NFCEP)  yang sejak tahun 1981 dikembang-kan menjadi National Agricultural Extension Project/NAEP, terjadi perubahan kelembagaan penyuluhan, utamanya di tingkat Kabupaten/Kotamadya, yaitu dibentuknya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai pengganti BPMD.

Mulai saat itu, di setiap Kabupaten/Kotamadya ditugaskan seorang Sarjana Pertanian yang berfungsi sebagai Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) yang melaksanakan fungsi-fungsi:

i  Sebagai fasilitator pelatihan bagi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Penyuluh Pertanian Madya (PPM) yang bertugas di Kabupaten dan BPP.

i  Bersama-sama PPM/PPL melaksanakan pengujian-lokal dan Demonstrasi

i  Melakukan komunikasi dengan Perguruan Tinggi, Lembaga/ Pusat Penelitian dan Pusat-pusat Informasi yang lain, utamanya untuk berburu informasi dan berkonsultasi.

Di setiap BPP ditugaskan dua orang PPM yang masing-masing sebagai Programmer/Supervisor, dan Trainer.  Di samping itu, di setiap Wilayah Unit Desa (seluas 600-1.000 Ha) ditugaskan seorang PPL yang bertugas untuk melakukan kunjungan ke 16 Kelompok-tani secara teratur dan berkelanjutan masing-masing 2 kali/bulan

Berkaitan dengan itu, di setiap Propinsi ditugaskan 5 (lima) PPS yang masing-masimng memiliki keahlian/spesialisasi:

i  Budidaya Tanaman (agronomi)

i  Tanah dan pemupukan

i  Perlindungan Tanaman

i  Sosial-ekonomi Pertanian (agro-ekonomi)

i  Penyuluhan Pertanian

PPS Propinsi ini, memiliki hubungan fungsional dengan PPS Kabupaten, yaitu sebagai nara-sumber untuk (membantu) meme-cahkan masalah yang dihadapi oleh PPS-Kabupaten.

Di samping itu, di setiap propinsi dibentuk Balai Infrmasi Pertanian (BIP) yang memproduksi dan mendistribusikan informasi pertanian, utamanya kepada PPS/PPM/PPL.

g) Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan NFCEP yang dilaksanakan sejak tahun 1976, pada tahun 1978 dibentuk Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 664 Tahun 1978,

i  Melalui Keppres No. 4 Tahun 1990, BPLPP dipecah menjadi Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Pertanian (Diklat) Sedang unit penyuluhan diserahkan kepada Pusat Penyuluhan (Pusluh) yang dengan Keppres No. 83 Tahun 1993, dibentuk di setiap Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Pertanian.

i  Melalui SK Menteri Pertanian No. 58/Kpts/LP.120/2/91, koordinasi penyuluhan pertanian di tingkat propinsi diserahkan kepada Kantor Wilayah Pertanian, di tingkat Kabupaten diserahkan kepada Ketua Harian Pelaksana BIMAS.

i  Sementara itu, melalui SK Menteri Pertanian No. 798/Kpts/OT.210/12/94, BIP ditingkatkan fungsinya dan diubah menjadi Balai Penerapan Teknologi Pertanian (BPTP) untuk melakukan penelitian komditan, pengujian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi.

g)         Seiring dengan dikeluarkannya SK Menteri Pertanian No. 58/Kpts/LP.120/2/91, kegiatan penyuluhan pertanian yang sebelumnya menjadi tanggungjawab BIMAS, di serahkan Kepada masing-masing Direktorat Jenderal dan di tingkat Propinsi/ Kabupaten Kotamadya diserahkan kepada Dinas Sub-sektor terkait. Sedang peran BPP tidak lagi sebagai unit pelaksana penyuluhan, melainkan hanya sebagai instalasi penyuluhan pertanian

h)         Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pertanian No. 54 Tahun 1996/301/ KPTS/LP.120/4/96 penyuluhan pertanian wewenang dan tanggungjawab penyuluhan pertanian berada pada Menteri Pertanian yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian. Di tingkat propinsi tanggungjawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah Gubernur yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian. Di tingkat kabupaten/kotamadya  penanggungjawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah Bupati yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Dinas lingkup Pertanian

Sementara itu penanganan PPS/PPM disatukan kembali dalam Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP).

i)           Memasuki era otonomi daerah sebagai pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999, kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh beragam institusi;

i  ada yang tetap dilaksanakan oleh BIPP

i  ada yang kembali dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan atau Dinas

i  Ada yang dilaksanakan oleh Kantor Penyuluhan

j)    Sejak diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2006 sebagai tindak lanjut kebijakan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK), kelembagaan penyuluhan pertanian diatur sebagai berikut:

i  di tingkat pusat dibentuk Badan Penyuluhan dan Komisi Penyuluhan Nasional;

i  di tingakat Propisni dibentuk Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi, dan Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi;

i  di tingkat Kabupaten/Kota, dibentuk Badan Pelaksana Penyu-luhan Kabupaten/Kota dan Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kota;

i  di tingkat Kecamatan, dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian,

i  di tingkat desa/kelurahan dibentuk Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan

4.      Kelembagaan Penyuluhan Pertanian oleh Petani

Sejarah mencatat bahwa, seiring dengan dikembangkannya Revolusi Hijau sejak penghujung dasawarsa 1960-an, telah banyak dibentuk (atas prakarsa pemerintah) beragam kelembagaan pertanian, seperti: kelompok-tani, kelompok pendengar, kelompok petani pemakai air (P3A), dan koperasi. 

Kehadiran lembaga-lembaga bentukan pemerintah tersebut telah menjadikan kelembagaan-lokal menjadi melemah. Di pihak lain, ternyata banyak dari lembaga-lembaga bentukan tersebut tidak efektif, bahkan tinggal nama saja. Berlajar dari pengalam-an tersebut, dinilai penting adanya upaya menghidupkan kembali kelembagaan tradisional dan kearifan lokal.

Kearifan lokal, mengandung banyak unsur khas yang bersumber dari norma spritual (agama/kepercayaan) atau belief, falsafah hidup, dan kebiasaan hidup (mores) yang berkaitan dengan  sopan santun maupun pemanfaatan sumberdaya alam. Contoh yang paling kuat adalah yang dikenal oleh masyarakat Bali sebagai Tri Hita Karana yang mengandung nilai-nilai keseimbangan kehidupan manusia dengan lingkungannya termasuk dengan sumberdaya-alam. Dalam kearifan lokal, terkandung nilai kesetiakawanan atau solidaritas, saling berkorban dan berusaha bersama yang tercakup dalam pengertian modal sosial, atau social capital (Tjondronegoro, 2006).

Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa dalam pembangun-an regional apalagi nasional diperlukan pembinaan kelembagan yang relatif mikro menjadi lembaga makro, seperti:

1)      Kelompok-tani, yang menjadi milik petani, berpotensi untuk menjadi landasan bagi terbangunnya kelembagaan yang diperlu-kan dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang didukung oleh modal sosial dan kearifan lokal

2)      Kontak-tani Nelayan Andalan (KTNA),  yaitu Kontak-tani atau Ketua Kelompok-tani yang telah diakui keteladanannya, yang dapat menjadi partner efektif bagi pemerintah, tetapi kemandiri-annya tetap terjaga.

3)      Pusat Pelatihan Pertanian Dan Perdesaaa Swadaya (SP4), yang berpotensi untuk menumbuhkan kreativitas petani untuk meng-hasilkan teknologi atau dalam mengadopsi teknologi yang setelah dilengkapi dengan kearifan setempat menjadi modal mereka untuk maju.

4)      Sekolah Lapang Perilndungan Hama Terpadu (SLPHT), yang memiliki kelebihan dalam membangun kepentingan bersama dan saling ketergantungan antar anggota, yang pada dasarnya adalah memperkokoh modal sosial yang ada di masyarakat petani

(1) Pentingnya Organisasi Kelompok Tani